Protes besar terjadi di Bangladesh yang diprakarsai oleh mahasiswa, dengan pembakaran gedung dan rumah serta banyak korban jiwa. Nytimes melaporkan, protes dipicu kemarahan mahasiswa terhadap sistem kuota dalam sektor publik yang mendiskriminasi. Para pejuang kemerdekaan Bangladesh memprioritaskan pengabdian masyarakat, namun konflik disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, dan korupsi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat telah mengubah krisis ekonomi menjadi krisis sosial di Bangladesh.
“Protes ini mencerminkan rasa frustrasi banyak orang terhadap pertumbuhan ekonomi yang lesu, tingginya kesenjangan dan korupsi,” kata Pierre Prakash, direktur program Asia di International Crisis Group. Lanjutnya, “Protes anti kuota hanyalah ekspresi kelelahan total, tidak hanya soal kuota, tapi juga di tataran ekonomi dan politik.”
Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian Bangladesh telah tumbuh melalui perkembangan industri ekspor garmen. Pertumbuhan ekonomi ini telah memungkinkan jutaan orang keluar dari kemiskinan. Namun pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara. Permintaan global akan pakaian dan pengiriman uang telah menurun. Pada saat yang sama, konsumen dalam negeri merasa terganggu dengan meningkatnya inflasi yang menyebabkan peningkatan tajam pada harga makanan dan bahan bakar. Biayanya mencapai 10%. Penciptaan lapangan kerja baru juga terhenti. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran kaum muda akan mencapai 16,1%.
Meskipun karier sebagai pegawai negeri tampaknya menjanjikan, generasi muda ini terkendala oleh undang-undang yang mengalokasikan 56% pelatihan pegawai negeri kepada keluarga veteran. Sistem ini didirikan pada tahun 1972 oleh pemimpin Bangladesh Sheik Mujibur Rahman. Sistem kuota ini diyakini telah melahirkan selebritis di masyarakat.
Bagaimana Kondisi di Indonesia?
Kaum muda di Bangladesh, dan juga di Indonesia, menghadapi situasi sulit dalam mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada tahun 2023, akan terdapat sekitar 9,9 juta generasi muda (15-24 tahun) yang menganggur atau tidak mengenyam pendidikan, bekerja atau pelatihan (NEET). Penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia berjumlah 22,25% dari penduduk usia 15-24 tahun di seluruh negara. Kaum muda yang menganggur, termasuk pencari kerja, adalah bagian dari pertumbuhan NEET. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran kaum muda disebut tingkat pengangguran kaum muda perkotaan (OTR).
TPT digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di daerah, menunjukkan pekerjaan yang tidak digunakan di pasar tenaga kerja. Menurut data Sakernas Agustus 2023, TPT remaja mencapai 13,41%. Hal ini menunjukkan bahwa 13 dari 100 generasi muda tidak aktif di pasar tenaga kerja karena kesulitan akses pendidikan dan biaya tinggi. Pemerintah telah mengalokasikan 20% APBN untuk biaya pendidikan, dengan total pendanaan proyek pendidikan pada tahun 2024 mencapai Rp665 miliar. Namun, KPK menemukan bahwa sebagian besar dana pendidikan tinggi digunakan untuk sekolah negeri, sedangkan pendidikan penuh waktu masih minim mendapat alokasi.
Kiamat Pabrik Garmen RI
Indonesia telah sukses di sektor tekstil. Namun angka perekonomian saat ini sedang memukul industri garmen Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPN) menyebut penutupan pabrik tekstil dan tekstil (TPT) sudah terjadi sejak tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Presiden KSPN Ristadi mengatakan, PHK di kantor TPT merupakan langkah operasional pertama yang dilakukan perseroan. Namun, ada pula di antara mereka yang tidak bisa bertahan meski dipecat.
Akibatnya, kata Ristadi, perusahaan tersebut tutup. Untuk ditambahkan ke daftar karyawan yang kehilangan pekerjaan. “Kami mencatat penutupan 36 pabrik pusat dan besar. “Ini hanya perusahaan-perusahaan yang termasuk anggota kami, belum termasuk data dari pemerintah dan organisasi lain,” ujarnya.
Ristadi mengatakan, pabrik yang tutup tersebut berlokasi di pusat industri TPT seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ristadi memperkirakan 11.000 pekerja industri TPT terkena PHK akibat penutupan industri tersebut.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena gelombang PHK pada awal tahun 2024 ini semakin memprihatinkan. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan sebanyak 27.222 pekerja diberhentikan pada Januari hingga Mei 2024. Jumlah PHK tersebut berturut-turut adalah Januari (3.332 pekerja), Februari (7.694 pekerja), Maret (12.395 pekerja), April (18.829 pekerja), dan Mei (27.222 karyawan).
Korupsi
Keadaan korupsi di Indonesia juga memprihatinkan. Pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berakhir pada angka 34. Skor tersebut menyebabkan peringkat Indonesia di peringkat dunia turun dari peringkat 110 menjadi 115.
IPK sendiri merupakan nilai yang menggambarkan pendapat atau pendapat masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi di kantor publik dan politik. Terakhir kali Indonesia mendapat peringkat 34 adalah pada tahun 2014. Setelah itu, Indonesia masuk peringkat 40 besar pada tahun 2019. Namun angka ini turun menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023.
Penurunan skor IPK Indonesia sejalan dengan hasil survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis BPS. Berdasarkan hasil survei baru ini, masyarakat Indonesia semakin menerima perilaku asusila yang menentangnya.
“Secara umum IPAK mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024 dengan harga 3,85 atau turun 0,07 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92 poin, kata Presiden BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
IPAK merupakan ukuran perilaku antikorupsi di masyarakat yang diukur dengan skala 0 sampai 5. Jumlah IPAK yang tinggi, budaya anti korupsi di masyarakat.
Salah satu dari 27 indikator yang dicatat IPAK adalah persepsi masyarakat terhadap seseorang yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memastikan saudara atau kerabatnya diterima menjadi pegawai negeri atau anggota TNI/Polri. Akibatnya, hanya sedikit orang yang menganggap praktik ini salah.
Inflasi
Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,51% per tahun per Juni 2024. Meski secara keseluruhan harganya tergolong rendah, namun harga volafile food mencapai level tertinggi pada tahun ini. Pada Februari 2024, harga pangan yang disesuaikan mencapai 8,47% per tahun. Pada bulan Maret, harga pangan mencapai 10,33%. Banyak ekonom menilai harga pangan telah menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak menerima bantuan masyarakat dari pemerintah, namun sebagian besar pendapatannya justru berasal dari peningkatan sembako. Daya beli kelompok ini diperkirakan akan semakin mendapat tekanan dari rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah berencana mulai mendukung pembelian bahan bakar minyak. September mendatang.