Tabung gas 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin, di Minahasa, Minggu (26/1/1025).
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai hari itu, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan tepat guna. Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap harga yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, serta mencegah adanya lonjakan harga akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur
Lalu, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk menerima subsidi? Simak kriterianya di bawah ini.
Kelompok pengguna LPG 3 Kg
Berikut adalah kelompok yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg sesuai dengan kebijakan pemerintah:
1. Rumah tangga
Rumah tangga yang memiliki legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan memasak dalam lingkup rumah tangga.
2. Usaha mikro
Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro. Konsumen Usaha Mikro yang menggunakan LPG 3 Kg untuk memasak dalam usahanya wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Jenis usaha mikro yang diperbolehkan meliputi:
Rumah/warung makan: Usaha penyediaan makanan dan minuman yang disajikan di tempat usaha tetap.
Kedai makanan: Usaha makanan yang dibuat di tempat usaha tetap atau tenda bongkar pasang, seperti kedai seafood atau pecel ayam.
Penyediaan makan keliling: Usaha makanan keliling seperti tukang bakso, gorengan, atau otak-otak.
Kedai minuman: Usaha minuman di tempat tetap atau tenda bongkar pasang, seperti kedai kopi dan jus.
Rumah/kedai obat tradisional: Usaha jamu atau obat tradisional, baik di tempat tetap maupun tenda bongkar pasang.
Penyediaan minuman keliling: Usaha minuman yang dijual dengan cara berkeliling, seperti es doger, es cincau, atau jamu gendong.
3. Petani sasaran
Petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari pemerintah.
4. Nelayan sasaran
Nelayan yang telah menerima bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan subsidi LPG 3 kg hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga pendistribusiannya lebih tepat sasaran.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (tengah), dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi (kiri) berfoto bersama anak-anak pada konferensi pers “KICAU” di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Ditemui pada konferensi pers di Jakarta, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap, pihaknya beberapa kali melakukan pertemuan dengan berbagai platform media sosial untuk dapat membantu distribusi lagu-lagu anak baru.
“Kami sudah beberapa kali pertemuan dengan para platform (media sosial) yang besar-besar, pada prinsipnya mudah-mudahan semuanya mendukung dan ini nanti tentu akan dikaji lagi oleh tim kerja jadi nanti aturan-aturan lainnya akan kita bahas bersama,” imbuhnya.
Diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), KICAU merupakan program yang ditujukan untuk para pendidik anak usia dini.
Melalui kegiatan ini, para pendidik tersebut didorong kreativitasnya untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui lagu anak.
Program tersebut juga telah menciptakan 10 lagu anak baru yang menjadi pemenang, dari sekitar 400 lagu yang dilombakan sebelumnya. Kesepuluh lagu tersebut akan dikompilasi menjadi satu album.
Selain akan didistribusikan melalui Youtube dan laman web Kemendikdasmen hingga disosialisasikan melalui TK, PAUD, dan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang lainnya bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.
Sementara Kemkomdigi tengah berupaya agar lagu tersebut dapat pula terdistribusi di berbagai platform media sosial untuk lebih mudah diakses dan mencapai penyebaran yang lebuh luas pada target audiens anak dan orang tua.
“Kami amat mendukung giat-giat seperti ini, terkhusus karena ini kemudian melibatkan kegiatan fisik anak di era di mana sekarang semua serba digital, di mana waktu ruang digital anak-anak dinilai sudah terlalu banyak. Kami juga ingin orangtua mendukung ini, lagu bermain dengan teman-temannya yang memerlukan interaksi secara langsung merasakan kenikmatan bermain bersama sambil belajar tentunya,” kata Meutya.
Lagu-lagu anak tersebut disebutkan telah mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai penghargaan dari lagu yang diciptakan.
Kegiatan dilakukan juga dalam rangka melestarikan dan memperbanyak koleksi lagu anak-anak Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lagu-lagu tersebut bisa membawa dampak positif untuk anak-anak Indonesia, yang saat ini terpapar lagu-lagu dewasa melalui internet.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) Aryo Djojohadikusumo bersama dengan Pengurus PP Pordasi periode 2024-2028 pada acara pelantikan yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (01/02/2025).
“Hari ini merupakan bagian dari proses organisasi di mana PP Pordasi dalam melakukan persiapan agar kami lebih aktif dalam dunia kuda internasional seperti dengan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Ketua Umum PP Pordasi Aryo Djojohadikusumo di Jakarta, Sabtu.
Pada pelantikan itu, selain melakukan pengukuhan pengurus, PP Pordasi juga mencanangkan secara resmi program kerja mulai yang meliputi pacu, equestrian, berkuda memanah hingga polo.
Aryo mengatakan bahwa ke depan, PP Pordasi sudah menyiapkan sejumlah program-program penting termasuk mempersiapkan diri agar bisa menggelar ajang bertaraf internasional di Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan PP Pordasi yakni menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengaktifkan kembali program zona bebas penyakit kuda atau equine disease free zone (EDFZ) yang terakhir kali diaktifkan pada Asian Games 2018.
Dalam kesempatan ini Aryo juga berkomitmen untuk membawa PP Pordasi lebih aktif di sejumlah event maupun kerjasama internasional. Hal tersebut merupakan program yang diambil sebagai upaya untuk membawa Indonesia menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles.
Jadi hari ini selain pelantikan pengukuhan kami juga acara agenda persiapan agar Pordasi dengan dukungan Kementerian Pemuda Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia, bisa menjadi masuk lebih aktif di dunia internasional,” ujar Aryo.
Berikut pesan yang beredar dan mencatut salah satu personel dari grup musik legendaris Bimbo itu:
“Innalillahi wainnailaihi raji’un, telah berpulang ke Rahmatullah seniman kita semua, Mang Acil (Bimbo) sekitar pukul 19.00 WIB di RS Pindad. Mohon do’a dari semua untuk almarhum.”
Namun, benarkah kabar tentang Acil Bimbo meninggal dunia itu?
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran ANTARA, kabar yang menyebut nama Acil Bimbo tersebut adalah hoaks.
Menantu Acil Bimbo, Sofia Yulinar Surachman memastikan bahwa kondisi Acil Bimbo baik-baik saja dan meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi.
“Itu hoaks. Mohon doanya saja, saat ini kondisi papa baik-baik saja,” kata Sofia.
Sementara itu kerabat lainnya Jaka Bimbo menyatakan sang tokoh legenda musik itu masih beraktivitas seperti biasa.
“Alhamdulillah, Kang Acil masih sehat. Yang meninggal itu Acil Agesta, seorang goweser, kebetulan namanya sama-sama mengandung Acil,” kata Jaka.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kiri) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kanan) dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menyerap beras hingga April 2025 sebesar 3 juta ton, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjutnya hari ini sudah sepakat,” ujar Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.
Amran menyampaikan, Indonesia memiliki surplus beras sebesar 2,9 juta ton hingga Maret 2025. Diproyeksikan pada April 2025 stok beras tanah air akan mencapai 4 juta ton.
Ia berharap, rencana penyerapan hasil produksi dari petani dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Presetyo Adi menyebut, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton hingga 2 juta ton.
Dengan penyerapan 3 juta ton, kata Arief, dalam empat bulan ke depan Indonesia akan memiliki 5 juta ton beras.
“Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton segera. Jadi stok Bulog hari ini 1,9 sampai 2 juta ton dan perintahnya adalah serap 3 juta ton. Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan,” ucap Arief.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) telah sepakat untuk menurunkan derajat sosoh atau tingkat terlepasnya lapisan kulit dari butir beras, dari 100 persen menjadi 95 persen.
“Derajat sosoh yang 100 persen kita turunkan ke 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief.
Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog mendapat anggaran sebesar Rp16 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras dalam tiga bulan ke depan.
“Anggarannya dari APBN sudah diputuskan dari Bapak Presiden, standby dana kita Rp16 triliun cukup untuk penyerapan 3 juta,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono.
Wahyu menjelaskan, dalam penyerapan ini akan dibagi ke dalam beberapa kategori seperti gabah kering panen (GKP) dan juga beras. Menurutnya, untuk jumlah secara pasti terkait dengan proporsinya akan dibahas kemudian.
Bulog, kata Wahyu, telah siap untuk menjalankan penugasan yang diamanatkan oleh pemerintah.
Selain itu, Bulog juga tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan berbagai lembaga terkait seperti BUMN, TNI, Bapanas, Kementerian Perdagangan dan lainnya.
Ilustrasi – Sejumlah aktivis melakukan aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Jumat (4/4). Aksi tersebut mendesak pemerintah untuk menarik pembahasan RUU KUHP dan KUHAP dari DPR dan menghentikan atau melawan setiap upaya pelemahan pemberantasan Korupsi, dalam hal ini terhadap KPK melalui RUU KUHP dan KUHAP
Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
“Konsep baru dalam RUU KUHAP harus memperhatikan sinkronisasi kewenangan dalam integrasi proses penegakan hukum,” kata Rustamaji di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan salah satu hal yang mengemuka dalam pembahasan RUU KUHAP adalah kemungkinan penghapusan penyelidikan yang tidak diformulasikan.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai potensi perubahan penegakan hukum dalam proses awal diketahuinya tindak pidana.
Ia menjelaskan penyidikan suatu tindak pidana yang tidak didahului dengan penyelidikan akan memunculkan masyarakat yang suka menuntut.
“Masyarakat yang suka membawa seluruh permasalahan ke jalur hukum sehingga mengakibatkan addictive to law,” katanya. Ia mengatakan bahwa selama ini dugaan terjadinya suatu tindak pidana melalui laporan maupun aduan. Namun, jika setiap laporan pidana direspons langsung dengan penyidikan maka memunculkan masalah yang berkaitan dengan kecukupan penyidik.
Rustamaji menambahkan akan terjadi kelebihan perkara dalam tahap penyidikan sehingga menimbulkan permasalahan akibat rasio jumlah penyidik dengan laporan masyarakat yang tidak berimbang.
Hal lain yang memerlukan perhatian dalam pembahasan RUU KUHAP, yakni upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam upaya penegakan hukum.
“Upaya paksa dimulai dengan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,” katanya.
Pada formulasi RUU KUHAP, tambah dia, upaya paksa tidak disusun dengan urut. Selain itu, tindakan lain yang bertujuan membantu penyidik, seperti penyadapan maupun penggunaan data intelijen untuk tindak pidana tertentu juga tidak diakomodasi dalam RUU KUHAP.
Oleh karena itu, menurut dia, pembahasan revisi peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan sangat cermat dan berhati-hati.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.
DPR menargetkan KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.
Hal tersebut didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permikiman Fahri Hamzah meninJau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Minggu (26/1/2025).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.
“Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia,” kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
“Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah,” katanya.
Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.
“Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama,” katanya.
Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.
Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.
“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.
Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.
“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.
Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.
“Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.
Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.
“Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat menghadiri ekspos MinyaKita di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan distributor minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi administratif hingga 5 tahun penjara.
Budi menyampaikan, pihaknya akan memberikan teguran awal ke para distributor nakal. Namun, apabila tidak berubah, maka akan dikenakan hukuman berlapis mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelanggaran Standar Nasional Indonesia dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar hingga Undang-Undang 8 Pasal 62 dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
“Jadi kita ingatkan dulu, kalau masih tetap ini (melanggar aturan) kita lakukan seperti yang ada di undang-undang,” ujar Budi di Tangerang, Banten, Jumat.
Setiap dugaan pelanggaran, kata Budi, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bila terbukti bersalah, maka pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan hukuman tegas.
Ia menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh distributor MinyaKita dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya harga minyak yang mahal lantaran di atas harga eceran tertinggi (HET).
Diketahui, HET untuk MinyaKita di tingkat konsumen dibanderol sebesar Rp15.700. Namun saat ini, harga rata-rata MinyaKita di tingkat nasional mencapai Rp17.000.
Menurut Budi, hal ini terjadi di wilayah Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur serta wilayah Indonesia timur lainnya.
Oleh karenanya, Pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pelaku pelanggaran.
“Kami ingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ini karena untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat sehingga harga minyak terjangkau oleh masyarakat,” kata Budi.
Ratusan guru berstatus pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenag Kalsel menerima SK redistribusi guru tahun 2025 di Aula Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarmasin pada 19 Januari 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025. Kabar ini disambut baik, terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.
Estimasi jadwal pendaftaran CPNS 2025
Pemerintah segera membuka pendaftaran CPNS 2025 bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai. Saat ini, proses pendaftaran CPNS 2024 sendiri telah berakhir pada 12 Januari 2024, meskipun pengumuman hasilnya masih belum dirilis.
Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui pengumuman nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, rangkaian seleksi CPNS 2024 dijadwalkan berakhir pada 23 Maret 2025.
Oleh karena itu, diperkirakan pendaftaran CPNS 2025 baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Namun, jika merujuk pada jadwal seleksi di tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan proses pendaftaran akan dimulai pada Agustus 2025.
Formasi CPNS 2025
Meskipun jadwal pendaftaran belum resmi diumumkan, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, telah memberikan gambaran terkait peluang pengadaan CPNS 2025. Dalam keterangannya, ada kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Namun, pembukaan formasi ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Rini menjelaskan bahwa proses pengadaan CPNS akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
• Pemetaan kebutuhan jabatan di kementerian dan lembaga. • Posisi yang belum terisi dari seleksi sebelumnya. • Persetujuan resmi dari Presiden.
Menurut pernyataan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1), penerimaan CPNS 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan tambahan pegawai di kementerian
Diperkirakan, sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi dibutuhkan untuk mengisi berbagai jabatan di kementerian dan lembaga tersebut. Selain itu, keberadaan kementerian baru dalam kabinet saat ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah formasi yang akan dibuka.
Calon pelamar disarankan untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi persyaratan umum, seperti, berikut ini.
Syarat umum pendaftaran CPNS 2025
Meski persyaratan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan secara resmi, kemungkinan besar syaratnya tidak akan berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran umum persyaratan yang biasanya diterapkan untuk mendaftar CPNS:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.
3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.
6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.
Selain persyaratan umum, setiap instansi biasanya memiliki persyaratan tambahan yang spesifik. Oleh karena itu, calon pelamar diimbau untuk membaca dan memahami syarat pendaftaran secara detail sebelum memutuskan mendaftar dan memilih formasi.
Dokumen pribadi untuk pendaftaran CPNS 2025
1. Kartu Keluarga (KK).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Ijazah beserta transkrip nilai akademik.
4. Foto resmi dengan latar belakang merah.
5. Foto diri (selfie) atau swafoto.
6. Dokumen tambahan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau kementerian terkait.
Himbauan pelamar CPNS 2025
Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.
Dengan persiapan yang optimal, peluang untuk berhasil dalam seleksi CPNS 2025 akan semakin meningkat. Selain memahami jadwal, calon pelamar juga perlu mencermati kemungkinan perubahan dalam prosedur pendaftaran.
Menteri PAN-RB menyatakan bahwa proses seleksi CPNS 2025 akan semakin mengutamakan digitalisasi dan transparansi demi meningkatkan kualitas serta kepercayaan publik.
