Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal tudingan pihak Amerika Serikat (AS) kepada hilirisasi di Indonesia. Proyek kebanggaan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini dianggap melakukan kerja paksa.
Bahlil menekankan, Indonesia tak pernah melakukan praktik kerja paksa khususnya dalam proyek hilirisasi nikel di dalam negeri. Bahkan, Bahlil sudah membuktikan langsung di lapangan.
Bahlil menilai, tudingan AS sebagai kampanye hitam atau black campaign. “Ini hanya black campaign saja kok, ini geopolitik. Tenang saja, makanya kalian wartawan harus memberitakan yang baik-baik. Di negara luar itu, yang merasa semua paling hebat itu, mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita, tapi mereka kompak dalam memberitakan,” tegasnya di sela acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi di Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).
Bahlil meyakini, kelak Indonesia akan menjadi negara yang baik dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, salah satunya dengan terus melakukan program hilirisasi di dalam negeri.
“Yakinlah bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik, dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan kita mampu menjadi negara nomor 10 terbaik dalam GDP,” tandasnya.
Asal tahu saja, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan tudingan serius terkait hilirisasi nikel di Indonesia. Bahkan negeri paman sam tersebut menuduh bahwa proyek yang menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini melakukan praktik kerja paksa.
Pernyataan ini pertama kali muncul saat Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Perburuhan AS, Thea Lee membahas tren peningkatan pekerja anak dan kerja paksa di sektor pertambangan mineral di berbagai negara.
Dia menyebutkan negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia yang dikenal menggunakan pekerja anak dalam penambangan mineral seperti kobalt, tembaga, dan timah.
“Anak-anak di Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia menambang mineral penting seperti kobalt, tembaga, litium, mangan, tantalum, timah, tungsten, dan seng,” ujarnya dikutip dari laman resmi U.S. Department of State, dikutip Jumat (11/10/2024).
“Mereka bekerja keras di pertambangan skala kecil dan artisanal yang tidak diatur dengan baik, melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menggali terowongan, membawa beban berat, dan menangani zat-zat beracun,” tambahnya.
Selain itu, Indonesia juga dituding menjadi negara yang menyumbang tren peningkatan kerja paksa khususnya pada produk nikel yang diolah di dalam negeri.
Dia menuduh bahwa nikel yang diolah di Indonesia turut mencemari rantai pasok global karena diduga dihasilkan melalui eksploitasi pekerja. Selain Indonesia, China juga menjadi sorotan karena tuduhan serupa terkait rantai pasok aluminium dan polisilikon.
“Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC (Republik Demokrasi Kongo),” kata Lee.
Selain itu, Lee juga menuding adanya pelanggaran hak pekerja di Indonesia yang meliputi lembur berlebihan, pekerjaan tidak aman, penundaan pembayaran upah, hingga ancaman kekerasan.
“Pekerja menghadapi pelanggaran seperti lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang,” tambahnya.
Dia menilai tren peningkatan kerja paksa di berbagai negara termasuk Indonesia disebabkan dari peningkatan kebutuhan dunia akan sumber energi terbarukan yang beberapa bahan dasarnya merupakan hasil pertambangan mineral.
“Bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan mendesak kita akan energi bersih dengan keharusan untuk melindungi pekerja yang rentan? Dapatkah kita memastikan bahwa jalan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan tidak diaspal dengan eksploitasi tenaga kerja?,” kata dia.
