Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kiri) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kanan) dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menyerap beras hingga April 2025 sebesar 3 juta ton, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjutnya hari ini sudah sepakat,” ujar Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.
Amran menyampaikan, Indonesia memiliki surplus beras sebesar 2,9 juta ton hingga Maret 2025. Diproyeksikan pada April 2025 stok beras tanah air akan mencapai 4 juta ton.
Ia berharap, rencana penyerapan hasil produksi dari petani dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Presetyo Adi menyebut, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton hingga 2 juta ton.
Dengan penyerapan 3 juta ton, kata Arief, dalam empat bulan ke depan Indonesia akan memiliki 5 juta ton beras.
“Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton segera. Jadi stok Bulog hari ini 1,9 sampai 2 juta ton dan perintahnya adalah serap 3 juta ton. Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan,” ucap Arief.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) telah sepakat untuk menurunkan derajat sosoh atau tingkat terlepasnya lapisan kulit dari butir beras, dari 100 persen menjadi 95 persen.
“Derajat sosoh yang 100 persen kita turunkan ke 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief.
Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog mendapat anggaran sebesar Rp16 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras dalam tiga bulan ke depan.
“Anggarannya dari APBN sudah diputuskan dari Bapak Presiden, standby dana kita Rp16 triliun cukup untuk penyerapan 3 juta,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono.
Wahyu menjelaskan, dalam penyerapan ini akan dibagi ke dalam beberapa kategori seperti gabah kering panen (GKP) dan juga beras. Menurutnya, untuk jumlah secara pasti terkait dengan proporsinya akan dibahas kemudian.
Bulog, kata Wahyu, telah siap untuk menjalankan penugasan yang diamanatkan oleh pemerintah.
Selain itu, Bulog juga tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan berbagai lembaga terkait seperti BUMN, TNI, Bapanas, Kementerian Perdagangan dan lainnya.
Ilustrasi – Sejumlah aktivis melakukan aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Jumat (4/4). Aksi tersebut mendesak pemerintah untuk menarik pembahasan RUU KUHP dan KUHAP dari DPR dan menghentikan atau melawan setiap upaya pelemahan pemberantasan Korupsi, dalam hal ini terhadap KPK melalui RUU KUHP dan KUHAP
Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
“Konsep baru dalam RUU KUHAP harus memperhatikan sinkronisasi kewenangan dalam integrasi proses penegakan hukum,” kata Rustamaji di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan salah satu hal yang mengemuka dalam pembahasan RUU KUHAP adalah kemungkinan penghapusan penyelidikan yang tidak diformulasikan.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai potensi perubahan penegakan hukum dalam proses awal diketahuinya tindak pidana.
Ia menjelaskan penyidikan suatu tindak pidana yang tidak didahului dengan penyelidikan akan memunculkan masyarakat yang suka menuntut.
“Masyarakat yang suka membawa seluruh permasalahan ke jalur hukum sehingga mengakibatkan addictive to law,” katanya. Ia mengatakan bahwa selama ini dugaan terjadinya suatu tindak pidana melalui laporan maupun aduan. Namun, jika setiap laporan pidana direspons langsung dengan penyidikan maka memunculkan masalah yang berkaitan dengan kecukupan penyidik.
Rustamaji menambahkan akan terjadi kelebihan perkara dalam tahap penyidikan sehingga menimbulkan permasalahan akibat rasio jumlah penyidik dengan laporan masyarakat yang tidak berimbang.
Hal lain yang memerlukan perhatian dalam pembahasan RUU KUHAP, yakni upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam upaya penegakan hukum.
“Upaya paksa dimulai dengan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,” katanya.
Pada formulasi RUU KUHAP, tambah dia, upaya paksa tidak disusun dengan urut. Selain itu, tindakan lain yang bertujuan membantu penyidik, seperti penyadapan maupun penggunaan data intelijen untuk tindak pidana tertentu juga tidak diakomodasi dalam RUU KUHAP.
Oleh karena itu, menurut dia, pembahasan revisi peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan sangat cermat dan berhati-hati.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.
DPR menargetkan KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.
Hal tersebut didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permikiman Fahri Hamzah meninJau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Minggu (26/1/2025).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.
“Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia,” kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
“Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah,” katanya.
Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.
“Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama,” katanya.
Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.
Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.
“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.
Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.
“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.
Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.
“Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.
Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.
“Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat menghadiri ekspos MinyaKita di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan distributor minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi administratif hingga 5 tahun penjara.
Budi menyampaikan, pihaknya akan memberikan teguran awal ke para distributor nakal. Namun, apabila tidak berubah, maka akan dikenakan hukuman berlapis mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelanggaran Standar Nasional Indonesia dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar hingga Undang-Undang 8 Pasal 62 dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
“Jadi kita ingatkan dulu, kalau masih tetap ini (melanggar aturan) kita lakukan seperti yang ada di undang-undang,” ujar Budi di Tangerang, Banten, Jumat.
Setiap dugaan pelanggaran, kata Budi, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bila terbukti bersalah, maka pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan hukuman tegas.
Ia menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh distributor MinyaKita dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya harga minyak yang mahal lantaran di atas harga eceran tertinggi (HET).
Diketahui, HET untuk MinyaKita di tingkat konsumen dibanderol sebesar Rp15.700. Namun saat ini, harga rata-rata MinyaKita di tingkat nasional mencapai Rp17.000.
Menurut Budi, hal ini terjadi di wilayah Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur serta wilayah Indonesia timur lainnya.
Oleh karenanya, Pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pelaku pelanggaran.
“Kami ingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ini karena untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat sehingga harga minyak terjangkau oleh masyarakat,” kata Budi.
Ratusan guru berstatus pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenag Kalsel menerima SK redistribusi guru tahun 2025 di Aula Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarmasin pada 19 Januari 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025. Kabar ini disambut baik, terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.
Estimasi jadwal pendaftaran CPNS 2025
Pemerintah segera membuka pendaftaran CPNS 2025 bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai. Saat ini, proses pendaftaran CPNS 2024 sendiri telah berakhir pada 12 Januari 2024, meskipun pengumuman hasilnya masih belum dirilis.
Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui pengumuman nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, rangkaian seleksi CPNS 2024 dijadwalkan berakhir pada 23 Maret 2025.
Oleh karena itu, diperkirakan pendaftaran CPNS 2025 baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Namun, jika merujuk pada jadwal seleksi di tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan proses pendaftaran akan dimulai pada Agustus 2025.
Formasi CPNS 2025
Meskipun jadwal pendaftaran belum resmi diumumkan, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, telah memberikan gambaran terkait peluang pengadaan CPNS 2025. Dalam keterangannya, ada kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Namun, pembukaan formasi ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Rini menjelaskan bahwa proses pengadaan CPNS akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
• Pemetaan kebutuhan jabatan di kementerian dan lembaga. • Posisi yang belum terisi dari seleksi sebelumnya. • Persetujuan resmi dari Presiden.
Menurut pernyataan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1), penerimaan CPNS 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan tambahan pegawai di kementerian
Diperkirakan, sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi dibutuhkan untuk mengisi berbagai jabatan di kementerian dan lembaga tersebut. Selain itu, keberadaan kementerian baru dalam kabinet saat ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah formasi yang akan dibuka.
Calon pelamar disarankan untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi persyaratan umum, seperti, berikut ini.
Syarat umum pendaftaran CPNS 2025
Meski persyaratan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan secara resmi, kemungkinan besar syaratnya tidak akan berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran umum persyaratan yang biasanya diterapkan untuk mendaftar CPNS:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.
3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.
6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.
Selain persyaratan umum, setiap instansi biasanya memiliki persyaratan tambahan yang spesifik. Oleh karena itu, calon pelamar diimbau untuk membaca dan memahami syarat pendaftaran secara detail sebelum memutuskan mendaftar dan memilih formasi.
Dokumen pribadi untuk pendaftaran CPNS 2025
1. Kartu Keluarga (KK).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Ijazah beserta transkrip nilai akademik.
4. Foto resmi dengan latar belakang merah.
5. Foto diri (selfie) atau swafoto.
6. Dokumen tambahan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau kementerian terkait.
Himbauan pelamar CPNS 2025
Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.
Dengan persiapan yang optimal, peluang untuk berhasil dalam seleksi CPNS 2025 akan semakin meningkat. Selain memahami jadwal, calon pelamar juga perlu mencermati kemungkinan perubahan dalam prosedur pendaftaran.
Menteri PAN-RB menyatakan bahwa proses seleksi CPNS 2025 akan semakin mengutamakan digitalisasi dan transparansi demi meningkatkan kualitas serta kepercayaan publik.
Surat Edaran (SE) tersebut mengatur waktu pembelajaran mandiri di rumah serta pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fitri, dan cuti bersama/libur Idul Fitri.
Adapun isinya meliputi, pertama, pada 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025 kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat, sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
Kedua, pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
Selain kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama.
Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al Quran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
Sementara bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Ketiga, pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan. Selama libur ldul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
Keempat, kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
Selain mengatur waktu, SE bersama itu juga memberikan arahan bagi pemerintah daerah, Kakanwil Kemenag, dan kepada orang tua.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk menjadi pedoman oleh sekolah. Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan.
Bagi Kakanwil Kemenag diminta untuk menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Kemudian menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadhan.
Adapun bagi orang tua diimbau untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah serta memantaunya saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.
SE bersama ini ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengatakan dirinya telah menindaklanjuti adanya unjuk rasa sejumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (20/1).
Teddy mengatakan dirinya telah langsung menghubungi kedua belah pihak pada hari yang sama, Senin, tepatnya saat ia berada di Sumedang, Jawa Barat untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan meresmikan 37 proyek kelistrikan nasional di PLTA Jatigede.
“Kemarin sudah langsung saya hubungi kedua belah pihak ya. Saat saya masih di Sumedang,” ujar Teddy saat dihubungi Antara, Selasa.
Ia melanjutkan bahwa pada hari yang sama, tepatnya pada malam harinya, kedua pihak, yaitu pimpinan Kemdiktisaintek dan Paguyuban Pegawai Dikti di Kantor Kemdiktisaintek sudah melakukan dialog untuk pencapaian resolusi yang terbaik.
Teddy juga menegaskan bahwa selanjutnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada hari ini akan langsung menindaklanjuti upaya pencapaian resolusi ini agar dapat segera menemukan titik tengah.
“Dan, kemarin malam kedua belah pihak sudah langsung bertemu. Kemudian hari ini Menko PMK akan menindaklanjuti,” ucapnya.
Dokumentasi – Pengamat kepolisian sekaligus mantan anggota Kompolnas Poengky Indarti.
Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti mendukung rencana Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat Polda dan Polres jajaran dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.
“Sebetulnya masyarakat mengharapkan polisi dapat melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di level kepolisian terdekat dengan masyarakat,” kata Poengky kepada ANTARA, Senin.
Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menyebut level terdekat yang dimaksud adalah Polsek.
Menurut dia, keberadaan kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak tidak cukup hanya di level Polda dan Polres saja, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan sudah meningkat pesat.
“Pelaku kejahatan juga beragam, mulai dari orang terdekat, kawan sendiri hingga orang tak dikenal,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, kata Poengky, dibutuhkan respons yang sangat cepat oleh polisi dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut.
Menurut dia, PPA/PPO berada di level Polsek lebih cepat dapat menangani kasus yang dilaporkan.
Poengky menyebut untuk mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga level Polsek itu membutuhkan pendidikan dan latihan keterampilan bagi anggota untuk sensitif terhadap gender dan sensitif terhadap korban, sehingga korban dapat cepat mendapat perlindungan.
“Polsek adalah wajah polisi yang terdekat dengan masyarakat dan seharusnya menjadi etalase agar masyarakat dapat menilai baik buruknya Polri,” katanya.
Menurut aktivitas HAM dan perempuan ini, masyarakat terkadang awam melihat siapa yang berwenang menangani kasus PPA.
“Oleh karena itu masyarakat langsung berniat melapor ke Polsek, karena polseklah yang paling dekat dengan mereka,” katanya.
Dia mengatakan prioritas daerah yang layak dikembangkan Direktorat PPA-PPO yakni daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling tinggi, seperti Jakarta, Jawa Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Sedangkan Kepri juga butuh kehadiran Direktorat PPA-PPO dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi.
Sebelumnya, Rabu (15/1), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Tanwir I Aisyiyah menyampaikan perjalanannya mendorong kesetaraan gender di institusi Polri, termasuk membentuk Direktorat PPA-PPO.
Dulunya, Direktorat PPA dan PPO hanya berada di tingkat subdirektorat. Dengan adanya direktorat baru tersebut, diharapkan penanganan kasus-kasus terkait perempuan dapat lebih optimal.
Saat ini Direktorat PPA-PPO baru berada di tingkat Bareskrim Polri, sejak diresmikan pada 17 Desember 2024.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menyebut pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda menjadi kebijakan Mabes Polri.
“Pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda itu yang mengkaji Mabes Polri, memang ada beberapa polda prioritas. Untuk wilayah Kepri kategorinya masih kecil angka kasus perempuan dan anak, masih mampu ditangani oleh Unit PPA yang dimiliki,” kata Yan Fitri, Selasa (29/10).
Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengatakan timnya ingin menjaga momentum belum terkalahkan di kandang saat menjamu Persita Tangerang pada lanjutan BRI Liga 1 di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (18/1).
“Tim saya memiliki momentum yang bagus (belum kalah di kandang) dengan kepercayaan diri pemain yang bagus. Kami memikirkan untuk bermain baik besok, mendapatkan tiga poin untuk membuat pendukung kami senang,” kata Carlos Pena dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
Persija sejauh ini tidak terkalahkan saat berlaga di markas sendiri. Dari delapan laga kandang, Macan Kemayoran berhasil mencatatkan lima kemenangan dan tiga kali hasil imbang.
Carlos mengatakan, meskipun anak asuhannya belum kalah di kandang, namun pencapaian tersebut bisa saja berubah, termasuk saat menjamu Persita.
“Jadi ini adalah sepak bola, apa saja bisa terjadi di sini. Seperti yang pernah saya katakan, tak penting tentang masa lalu, tak penting tentang kemarin tetapi sepak bola adalah tentang hari ini dan sebelum pertandingan,” katanya.
Oleh sebab itu, timnya telah melakukan persiapan terbaik menghadapi Persita karena tim lawan datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan sebelumnya serta memiliki pemain-pemain kunci yang bagus.
“Kami tetap percaya akan menang di pertandingan besok,” ujarnya.
Carlos mengatakan, meskipun timnya tidak diperkuat beberapa pemain, namun kekurangan itu telah diantisipasi pada saat persiapan dengan waktu yang cukup.
