Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng dalam Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, Selasa (12/2/2025)
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendapat tawaran untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) di Suriname namun masih menunggu kebijakan pemerintah ihwal komponen geopolitik.
“Kemarin Suriname juga menawarkan blok migas, tetapi tentu saja kami menunggu kebijakan pemerintah (terkait ihwal geopolitik),” ucap Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng dalam Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, dikutip Rabu.
Muharram menyampaikan bahwa terdapat komponen geopolitik yang dipertimbangkan. Mencari blok migas, tidak semata-mata mempertimbangkan ada atau tidaknya sumber daya migas di sana.
Akan tetapi, imbuh dia juga mempertimbangkan komponen geopolitik, seperti keamanan pengiriman minyak ke tanah air.
“Kalau ada gangguan (pengiriman) di perjalanan, berarti ketahanan energinya juga masih ada ketergantungan pada kondisi yang kami perhatikan,” ucap Muharram.
Selain Suriname, Muharram juga menyampaikan bahwa Pertamina sudah banyak memperoleh penawaran untuk mengelola blok migas di luar negeri. Dalam waktu dekat, lanjut dia, PHE akan mengekspansi wilayah kerja (WK) eksplorasi di Aljazair.
Saat ini, PHE tengah mengoperasikan blok migas MLN Oil Field Aljazair bersama Sonatrach dan Repsol Exploracion 405a SA.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pertamina juga mendapatkan Blok SK510 di Malaysia, dan akan mengelola bersama Petronas dan Inpex Corporation.
Terkait dengan eksplorasi di dalam negeri, Pertamina membidik untuk mengelola sejumlah blok migas, seperti blok migas yang berada di Seram, Maluku, hingga blok migas di Teluk Bone, Sulawesi Selatan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Migas untuk kami bisa mendapatkan Seram secepat mungkin,” ucap Muharram.
Guna mengelola blok migas di Seram, Muharram menyampaikan Pertamina akan bermitra dengan dua perusahaan lain. Salah satu perusahaan tersebut adalah Petronas.
“Kami akan bertiga di situ (Seram). Salah satunya termasuk Petronas,” kata Muharram.
Ilustrasi – Sejumlah siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) beserta buku rekening tabungan BRI dalam sosialisasi dan percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 4, Kota Bogor, Jawa Barat.
Untuk mempermudah siswa dan orang tua dalam mengecek status penerimaan bantuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan layanan pengecekan daring. Dengan layanan ini, siswa dapat mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan secara cepat dan praktis.
Pengecekan dapat dilakukan dengan mengakses laman resmi pip.kemdikbud.go.id menggunakan perangkat seperti ponsel. Siswa hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk mengetahui status penerimaan PIP 2025. Berikut adalah panduan lengkap untuk melakukan pengecekan secara online.
Panduan mengecek PIP 2025 secara online
1. Akses laman resmi https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1.
2. Pastikan perangkat Anda terhubung ke internet dengan koneksi yang stabil.
3. Setelah halaman terbuka, gulir ke bawah hingga menemukan menu “Cari Penerima PIP”.
4. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.
5. Ketik kode verifikasi (CAPTCHA) yang muncul di layar.
6. Klik tombol “Cek Penerima PIP” untuk melanjutkan.
7. Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan informasi status pencairan dana PIP.
Jadwal pencairan dana PIP 2025
Pencairan dana PIP 2025 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap termin memiliki jadwal dan kelompok penerima yang berbeda. Berikut jadwal pencairan dana PIP 2025:
1. Termin 1 (Februari–April 2025)
Dana hanya diberikan kepada siswa yang telah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Termin 2 (Mei–September 2025)
Bantuan disalurkan kepada siswa yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan telah ditetapkan dalam SK Nominasi.
3. Termin 3 (Oktober–Desember 2025)
Penerima pada tahap ini mencakup siswa yang memenuhi kriteria dari termin pertama dan kedua.
Besaran dana PIP 2025
Pemerintah menetapkan besaran bantuan PIP 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dan semester yang dijalani. Berikut rincian alokasi dana untuk masing-masing tingkatan:
1. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Program Paket A
– Rp225.000 per tahun: Kelas VI semester genap dan kelas II semester ganjil.
– Rp450.000 per tahun: Kelas I, II, III, IV, dan V semester genap serta kelas II, III, IV, V, dan VI semester ganjil.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Program Paket B
– Rp375.000 per tahun: Kelas IX semester genap dan kelas VII semester ganjil.
– Rp750.000 per tahun: Kelas VII dan VIII semester genap serta kelas VIII dan IX semester ganjil.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Program Paket C
– Rp900.000 per tahun: Kelas XII semester genap dan kelas X semester ganjil.
– Rp1.800.000 per tahun: Kelas X dan XI semester genap serta kelas XI dan XII semester ganjil.
4. SMK dengan Program 4 Tahun
– Rp900.000 per tahun: Kelas XIII semester genap dan kelas X semester ganjil.
– Rp1.800.000 per tahun: Kelas X, XI, dan XII semester genap serta kelas XI, XII, dan XIII semester ganjil.
Dengan memahami prosedur pengecekan dan jadwal pencairan, siswa dan orang tua dapat memastikan bahwa bantuan PIP 2025 diterima tepat waktu. Langkah ini penting agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan.
Dengan pencairan yang terjadwal dan mekanisme pengecekan yang transparan, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban biaya sekolah. Pemanfaatan dana secara optimal akan mendukung kelangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu.
Arsip foto – Kendaraan militer Israel terlihat selama operasi militer Israel di kota Jenin, Tepi Barat, pada 22 Januari 2025. Israel melanjutkan operasi militernya di Jenin untuk hari kedua, menewaskan sedikitnya sepuluh orang, kata militer pada Rabu, ketika sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel juga melukai puluhan orang.
Lebih dari 20 ribu warga Palestina telah terusir dari kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat sejak Israel menyerang kota dan kawasan itu, kantor berita Turki Anadolu melaporkan pada Senin.
“Tentara pendudukan (Israel) telah menghancurkan seluruh kamp pengungsi Jenin dan memaksa lebih dari 20.000 penduduknya untuk meninggalkan rumah, dokumen, dan barang-barang pribadi mereka,” kata Wakil Gubernur Jenin, Mansour al-Saadi, kepada radio Voice of Palestine pada Minggu, seperti dikutip Anadolu.
Warga Palestina yang terusir itu diperkirakan akan mencari perlindungan di kota-kota lain di Tepi Barat karena kamp tersebut tidak mungkin lagi bisa ditinggali.
Saadi menyebut penghancuran itu “konspirasi” Israel untuk melenyapkan kamp pengungsi tersebut.
Dia menggambarkan serangan Israel terhadap kota dan kamp pengungsi Jenin sebagai “hukuman kolektif” yang mengincar hampir 400 ribu warga Palestina di sana.
Dia juga menyoroti kerugian ekonomi yang besar akibat penggusuran itu dan gangguan pada sistem pendidikan.
Saadi meminta komunitas internasional “masuk ke kamp” itu untuk mendokumentasikan kejahatan Israel karena kemungkinan jenazah orang-orang yang meninggal “masih terkubur di bawah reruntuhan rumah yang hancur.”
Penghancuran itu terjadi setelah militer Israel menyerang kota dan kamp pengungsi Jenin pada 21 Januari, yang menewaskan sedikitnya 25 orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Tentara Zionis memperluas serangannya ke Tulkarem pada 27 Januari dan menewaskan lima orang. Pada 2 Februari, serangan lain dilancarkan di kota Tammun dan kamp pengungsi Far’a di kota Tubas.
Ketegangan di Tepi Barat meningkat setelah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan diberlakukan di Jalur Gaza mulai 19 Januari, yang menghentikan agresi Israel selama lebih dari 15 bulan.
Sejak Oktober 2023, agresi itu telah menghancurkan wilayah kantong Palestina itu dan menewaskan hampir 48.200 penduduknya.
Di wilayah pendudukan Tepi Barat, sedikitnya 906 warga Palestina telah kehilangan nyawa selama periode yang sama.
Sejak 1953, kamp pengungsi Jenin telah menjadi rumah bagi puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi dari Perang Arab-Israel pada
Sejumlah pemeran film ‘Pernikahan Arwah (The Butterfly House)’ saat hadir dalam Press Conference launching trailer dan poster, di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Rabu (05/02/2025
Salah satunya adalah “A Business Proposal“, adaptasi dari drama Korea terkenal, yang dijadwalkan tayang pada, Kamis kemarin (6/2). Selain itu, genre horor juga mendominasi dengan judul-judul seperti “Petaka Gunung Gede” dan “Pernikahan Arwah” yang siap memberikan sensasi menegangkan bagi penonton.
Dengan pilihan genre yang beragam, bulan ini menjadi waktu yang tepat untuk menikmati berbagai film terbaru di bioskop, dan menjadi pilihan yang menarik sebagai referensi hiburan di akhir pekan.
Bagi Anda yang sedang mencari referensi film terbaru, berikut beberapa judul yang wajib masuk dalam daftar tontonan bulan ini.
Film bioskop Februari 2025
Bulan Februari ini dipenuhi dengan deretan film menarik, baik yang sudah hadir di layar lebar maupun yang masih dinantikan penayangannya. Dari genre aksi yang menegangkan hingga drama yang menyentuh hati, pilihan film bulan ini siap menghibur para penonton dengan berbagai cerita yang seru dan penuh kejutan.
Berikut beberapa film bioskop Februari 2025 yang menarik ditonton.
1. ‘Nosferatu’ (5 Februari 2025)
Film Nosferatu kini telah hadir di bioskop Indonesia, mengisahkan perjalanan Thomas Hutter, seorang agen properti yang dikirim untuk bertemu dengan Count Orlok di sebuah kastil terpencil.
Namun, tugasnya berubah menjadi mimpi buruk ketika istrinya, Ellen Hutter, menjadi target obsesi sang vampir, memicu serangkaian kejadian mengerikan yang sulit dibayangkan.
Sebagai versi terbaru dari film horor klasik Jerman tahun 1922, Nosferatu menghadirkan bintang-bintang ternama seperti Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Ralph Ineson, dan Willem Dafoe. Film ini pertama kali tayang di Amerika Serikat saat perayaan Natal tahun lalu dan berhasil masuk dalam empat nominasi Academy Awards.
2. ‘Secret: Untold Melody’ (5 Februrari 2025)
Film ini merupakan adaptasi Korea dari Secret (2007), sebuah film romantis populer asal Taiwan. Kisahnya berpusat pada Yoo-joon, seorang pianis muda berbakat yang harus berhenti bermain piano sementara akibat cedera traumatis yang dialaminya.
Hidupnya mulai berubah saat ia bertemu dengan Jung-ah, seorang mahasiswi jurusan musik. Kehadiran Jung-ah membangkitkan kembali semangat Yoo-joon dalam bermusik, sekaligus membuka tabir sebuah rahasia besar yang mengubah segalanya.
Film ini dibintangi oleh Doh Kyung-soo atau yang lebih dikenal sebagai D.O. EXO, bersama Won Jin-ah dan Shin Ye-eun sebagai pemeran utama.
3. ‘A Business Proposal’ (6 Februari 2025)
Trailer ‘A Business Proposal‘ (Foto: Channel Youtube @Falcon_Pictures)
Falcon Pictures kembali menghadirkan remake dari drama Korea populer yang diadaptasi dari webtoon Business Proposal. Versi Indonesia dari film ini berjudul ‘A Business Proposal’ dan menampilkan Ariel Tatum serta Abidzar Al-Ghifari sebagai pemeran utama, didukung oleh Caitlin Halderman dan Ardhito Pramono.
Kisahnya mengikuti Sari, seorang analis makanan di perusahaan Bowo Foods, yang tengah menghadapi permasalahan keuangan. Demi membantu sahabatnya, Yasmin, ia setuju menjadi joki dalam sebuah kencan buta. Namun, tanpa disadari, pria yang ditemuinya dalam kencan tersebut ternyata adalah pewaris perusahaan tempatnya bekerja.
4. ‘Petaka Gunung Gede’ (6 Februari 2025)
Poster film ‘Petaka Gunung Gede’ (Foto: Starvision)
Petaka Gunung Gede bercerita tentang perjalanan dua sahabat, Maya dan Ita, yang mendaki Gunung Gede bersama sekelompok pendaki lainnya. Dalam ekspedisi tersebut, Ita mulai mengalami gangguan mistis setelah dituduh melanggar mitos yang dipercayai oleh warga sekitar.
Maya, yang awalnya tidak mempercayai hal-hal gaib, bertekad mencari tahu kebenaran di balik teror yang menimpa sahabatnya demi menyelamatkan Ita. Film ini disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dengan skenario yang ditulis oleh Upi, serta menampilkan Arla Ailani, Adzana Ashel, Endy Arfian, dan Raihan Khan sebagai pemeran utama.
5. ‘Cinta Tak Pernah Tepat Waktu’ (13 Februari 2025)
Salah satu scene di film ‘Cinta Tak Pernah Tepat Waktu’ (Foto: IMDb)
Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah film drama romantis yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Refal Hady, Nadya Arina, Mira Filzah, Carissa Perusset, serta Rangga Nattra. Sejak perilisan cuplikannya, film ini berhasil mencuri perhatian publik dengan alur cerita yang penuh emosi.
Mengisahkan Daku (Refal Hady), seorang penulis muda yang selalu mengalami kegagalan dalam percintaan. Meski begitu, ia tetap berharap bisa menemukan cinta yang hadir di saat yang tepat. Sementara itu, kedua orang tuanya sudah tidak sabar ingin melihatnya menikah. Namun, ketika Daku merasa telah menemukan sosok yang tepat, takdir seolah berkata lain.
6. ‘Captain America: Brave New World’ (14 Februari 2025)
Sam Wilson (Anthony Mackie) mengenakan kostum lengkap Captain America di dalam filmnya (Foto: IMDb)
Film terbaru dari Marvel Studios ini mengisahkan perjalanan Sam Wilson yang kini resmi mengenakan perisai sebagai Captain America. Mengemban tanggung jawab besar sebagai simbol keadilan, ia harus menghadapi ancaman konspirasi global yang mengancam dunia.
Anthony Mackie kembali memerankan karakter utama, didukung oleh deretan bintang ternama seperti Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar, dan Giancarlo Esposito.
7. ‘Pernikahan Arwah (The Butterfly House)’ – (27 Februari 2025)
Poster ‘Pernikahan Arwah (The Butterfly House)’ – (Foto: IMDb)
Film horor ini mengangkat unsur tradisi mistis dalam budaya Tionghoa. Kisahnya berfokus pada Salim dan tunangannya, Tasya, yang memutuskan untuk melakukan sesi foto pre-wedding di rumah keluarga Salim usai meninggalnya sang bibi.
Namun, kedatangan mereka di rumah tua tersebut justru membangkitkan arwah leluhur Salim, yang kemudian mulai meneror mereka. Situasi semakin mencekam ketika mereka menyadari bahwa keluarga Salim memiliki keterkaitan dengan ritual pernikahan arwah atau Minghun. Film ini menampilkan Morgan Oey, Zulfa Maharani, Jourdy
Tokoh Pro-demokrasi dan HAM Todung Mulya Lubis memberikan pemaparan saat diskusi publik Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc.
Penasehat hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menduga adanya pelanggaran hukum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersangka kliennya.
“Dugaan itu sesuai pada fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (7/2), yang menghadirkan dua saksi, yakni mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto, Kusnadi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Todung menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, terdapat tekanan agar para saksi menyebut nama Hasto. Bahkan, lanjut dia, Agustiani mengatakan sempat dijanjikan sejumlah uang sebelum pemeriksaan berjalan agar nama Hasto disebut terlibat dalam perkara ini.
“Dengan demikian, jawaban KPK dan fakta persidangan kemarin semakin terang benderang terungkap sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam menetapkan status tersangka Hasto,” kata Todung.
Dirinya juga berpendapat adanya tindakan “daur ulang” bukti lama yang sudah tidak relevan dan membangun cerita berdasarkan imajinasi bukan berdasarkan bukti dalam kasus itu.
Ia pun mencontohkan tindakan “daur ulang” yang dilakukan oleh pihak KPK, yakni meneruskan cerita dengan menguraikan seolah-olah Hasto mempersilakan dan menyanggupi untuk menalangi dana operasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rangkaian cerita lainnya.
Cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut, diungkapkan ia, telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri.
“Menjadi pertanyaan, apa maksud KPK kembali menguraikan cerita lama yang sudah tidak terbukti di pengadilan dalam proses praperadilan ini? Bukti yang digunakan pun adalah bukti-bukti lama di bulan Januari 2020,” ucap dia.
Terkait dugaan membangun cerita berdasarkan imajinasi dan bukan berdasarkan bukti, lanjut Todung, tuduhan dibangun seolah-olah sopir Saeful Bahri dan advokat Donny Tri Istiqomah melapor kepada Hasto terkait kesepakatan dengan tersangka Harun Masiku tentang dana operasional ke KPU dan hal tersebut dipersilakan oleh Hasto.
Selain itu, ia menambahkan bahwa KPK menyebutkan Hasto memerintahkan Saeful dan Donny di Kantor DPP PDIP untuk mengawal surat DPP PDIP yang keluar berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
Menurut dia, perintah tersebut bukan perbuatan melawan hukum, melainkan tugas Hasto sebagai Sekjen untuk memastikan surat DPP PDIP yang dibuat berdasarkan Putusan MA agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, sambung dia, KPK seolah-olah melakukan framing/pembingkaian bahwa perintah itu merupakan bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku.
“Padahal justru sesungguhnya klien kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenangan Partai yang dijamin oleh Putusan MA dan bahkan ditegaskan oleh Fatwa MA,” ungkap Todung menegaskan.
Dikatakan Todung, sejumlah persoalan hukum tersebut bisa merusak tatanan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dia menegaskan bahwa dukungan dari semua pihak untuk upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dirusak dan dinodai dengan berbagai praktik terlarang dan tidak beretika dalam penegakan hukum.
“Terutama jangan sampai penegakan hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” tuturnya.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni dalam Rakornas Pengelolaan Dana TKD TA 2025 yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-58 di Jakarta, Kamis (6/2/2025)
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menegaskan pentingnya keselarasan anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini berkaitan dengan penyusunan, penyesuaian, dan pelaksanaan APBD 2025 yang harus mengacu pada alokasi transfer ke daerah (TKD) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, serta ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Dana TKD TA 2025 yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuangan Daerah Update Seri Ke-58 di Jakarta, Kamis (6/2).
Fatoni mengungkapkan Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024.
SEB ini berisi tindak lanjut atas arahan Presiden mengenai pelaksanaan Transfer ke Daerah TA 2025.
“Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Anggaran TKD TA 2025,” kata Fatoni.
Dalam SEB tersebut, pemda diminta untuk mengambil langkah strategis guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Fatoni menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencadangkan sebagian TKD untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Pencadangan ini mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, serta dana tambahan infrastruktur.
“Kedua, pencadangan dengan memperhatikan belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat, antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Kemudian, [pemda] juga harus memperhatikan pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban JKN,” jelasnya.
Untuk langkah ketiga, Dana Desa harus difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan. Keempat, besaran TKD yang dicadangkan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
“Kelima, besaran TKD yang dicadangkan dapat direalokasi dan/atau digunakan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keenam, melakukan penetapan APBD TA 2025 dengan berpedoman pada alokasi TKD yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024,” ujar Fatoni.
Senada dengan Dirjen Bina Keuda, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuda Sumule Tumbo menegaskan bahwa penyesuaian APBD 2025 sangat penting, baik dalam aspek pendapatan maupun belanja daerah.
“Oleh karenanya, diharapkan Pemda untuk segera melakukan penyesuaian APBD TA 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025,” tambah Sumule.
Adapun caranya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada pimpinan DPRD.
Selanjutnya, bagi daerah yang melakukan perubahan APBD, penyesuaian ini akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD, penyesuaian akan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
“Kedua pihak mendiskusikan penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo saat menemani Ketua BPK Isma Yatun melakukan kunjungan resmi tingkat tinggi ke AGO Singapura, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Delegasi BPK diterima langsung oleh Auditor-General Singapura Goh Soon Poh, didampingi Deputy Auditor-General Rina Chua, dan Assistant Auditor-General Mabel Watt, serta pejabat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perwakilan melaksanakan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai dua topik utama, yaitu transformasi digital dan penggunaan dataanalytics dalam pemeriksaan pengadaan sektor publik, serta implementasi manajemen pengetahuan (knowledgemanagement) dalam pemeriksaan keuangan.
Pertemuan itu juga membahas persiapan ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa anggota negara-negara ASEAN) Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2025 di Singapura.
“Kedua pihak saling bertukar pandangan tentang peran ASEANSAI dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan di kawasan ASEAN, serta hal-hal strategis yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang,” ungkap Teguh.
Lebih lanjut, BPK dan AGO berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam sinergi dalam pemeriksaan sektor publik.
“Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat regional dan global,” ucapnya.
Berdasarkan rekaman video amatir berdurasi 17 detik yang diterima ANTARA menyebutkan bahwa kecelakaan itu baru saja terjadi.
“Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi, Gerbang Tol Ciawi, rem blong, rem blong, duh banyak, nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang Tol Ciawi, kecelakaan barusan, parah-parah,” ucap pria perekam video tersebut.
Seorang warga Kota Tangerang, Banten bernama Efendi melakukan aksi protes kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah kegiatan peninjauan pendistribusian di pangkalan gas elpiji 3 kg bersubsidi di daerah itu.
Seorang warga asal Kota Tangerang, Banten, bernama Efendi melakukan aksi protes kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah kegiatan peninjauan pendistribusian di pangkalan gas elpiji 3 kg bersubsidi di daerah itu.
Berdasarkan rekaman video berdurasi 1:45 menit yang diterima di Tangerang, Selasa, menunjukkan aksi protes yang dilakukan seorang pria saat Menteri Bahlil menjelaskan penjualan yang kembali normal dan akan ada di pengecer yang seluruhnya berstatus Sub-Pangkalan Gas.
“Jangan bikin susah warga, jangan bikin kebijakan yang menyusahkan warga, kami harga mahal sedikit enggak apa-apa yang penting gampang dapatnya!,” ucap Efendi.
Situasi tersebut, menjadi perhatian semua orang yang sedang ada di lokasi termasuk tim protokoler dari Menteri ESDM. Bahkan petugas keamanan dari Kepolisian setempat mencoba membantu menenangkan warga tersebut. Dalam hal ini, Efendi kembali menyampaikan keluhannya dan protesnya kepada Bahlil yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut dengan menyayangkan adanya kebijakan pemerintah yang seolah tidak memihak ke masyarakat kecil.
“Etikanya tidak ada. Tidak dibenarkan gini pejabat, bukan memihak ke rakyat. Coba lihat segini ngantre. Kenapa mempersulit rakyat sendiri!! Mau seperti apa? mau seperti apa maunya?” katanya.
Dalam situasi itu, pihak protokol hingga petugas mencoba menenangkan warga tersebut. Bahkan, langsung mengamankan tabung gas yang dibawa warga yang protes itu.
Kemudian setelah selesai menyampaikan aspirasinya, dalam kesempatan itu Bahlil pun langsung memberikan penjelasan bahwa Pemerintah berkewajiban mengontrol pelaksanaan subsidi agar bisa tepat sasaran sehingga, dilakukan penataan penjualan tersebut.
“Makanya Bapak tidak perlu khawatir, sekarang pengecer kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap Rp19 ribu, atau maksimal Rp20 ribu, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi,” kata Bahlil.
Menteri ESDM pada saat itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dan keresahan yang membuat gaduh dalam beberapa pekan terakhir ini.
“Mohon maaf ibu ngantri panjang. Inshaallah besok sudah kembali normal. Mohon maaf Ibu,” katanya.
Bahlil mengatakan pihaknya kini tengah mengembalikan dan mengubah status para pengecer menjadi pangkalan. Nantinya harganya akan dipantau dan sesuai HET.
“Kita ubah statusnya menjadi sub pangkalan, jadi sudah normal sudah bisa beli lagi di tempat. Cuma harganya kita tata, ya,” ujar dia.*
Tabung gas 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin, di Minahasa, Minggu (26/1/1025).
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai hari itu, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan tepat guna. Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap harga yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, serta mencegah adanya lonjakan harga akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur
Lalu, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk menerima subsidi? Simak kriterianya di bawah ini.
Kelompok pengguna LPG 3 Kg
Berikut adalah kelompok yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg sesuai dengan kebijakan pemerintah:
1. Rumah tangga
Rumah tangga yang memiliki legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan memasak dalam lingkup rumah tangga.
2. Usaha mikro
Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro. Konsumen Usaha Mikro yang menggunakan LPG 3 Kg untuk memasak dalam usahanya wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Jenis usaha mikro yang diperbolehkan meliputi:
Rumah/warung makan: Usaha penyediaan makanan dan minuman yang disajikan di tempat usaha tetap.
Kedai makanan: Usaha makanan yang dibuat di tempat usaha tetap atau tenda bongkar pasang, seperti kedai seafood atau pecel ayam.
Penyediaan makan keliling: Usaha makanan keliling seperti tukang bakso, gorengan, atau otak-otak.
Kedai minuman: Usaha minuman di tempat tetap atau tenda bongkar pasang, seperti kedai kopi dan jus.
Rumah/kedai obat tradisional: Usaha jamu atau obat tradisional, baik di tempat tetap maupun tenda bongkar pasang.
Penyediaan minuman keliling: Usaha minuman yang dijual dengan cara berkeliling, seperti es doger, es cincau, atau jamu gendong.
3. Petani sasaran
Petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari pemerintah.
4. Nelayan sasaran
Nelayan yang telah menerima bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan subsidi LPG 3 kg hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga pendistribusiannya lebih tepat sasaran.
