BERITAVIP138

_{Rumah rusak akibat gempa guncang Sukabumi-Bogor (Foto: Ist)}

Sejumlah rumah rusak akibat gempa dengan kekuatan Magnitudo (M) 4,0 dan 3,8 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 21 September malam hingga Minggu 21 September dini hari.

Menurut Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono, dampak gempa dirasakan di Kampung Cipeuteuy, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, di mana tercatat beberapa rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang. 

Sedangkan di Kampung Garejong, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, beberapa bangunan mengalami retakan. Sementara itu, Daryono melaporkan hingga Minggu 21 September pukul 06.27 WIB, telah terjadi 30 kali gempa susulan pasca-gempa utama.

“Gempa berkekuatan M3,8 di wilayah Kec. Kabandungan, Kab. Sukabumi yang terjadi pagi dini hari tadi, hingga saat ini masih terus terjadi. Pada pukul 06.27 WIB, BMKG sudah mencatat sebanyak 30 kali gempa susulan (aftershocks),” katanya.

Daryono mengungkapkan magnitudo gempa susulan bervariasi, dengan yang terbesar M4,0 dan terkecil M1,9. Tercatat, empat kali gempa di antaranya dirasakan masyarakat sekitar episenter.

“Magnitudo terbesar M3,8 dan terkecil M1,9, dengan empat di antaranya dirasakan,” ujarnya.

^{Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!}

 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan ini diambil menyusul video viral dirinya yang menyebut ingin merampok uang Negara.

“Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).

Keputusan ini dikeluarkan setelah DPD Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin. Hasil dari proses pemeriksaan itu, kata dia, dilaporkan kepada DPP.

Dari laporan yang diberikan, DPD Provinsi Gorontalo memohon kepada DPP untuk dapat mengambil tindakan organisasi atas perbuatannya. “Dan komite etik dan dispilin telah merekomendasi kan kepada DPP,” tegasnya.

Sekadar diketahui,  anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu menjadi sorotan publik setelah video pernyataannya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Wahyudin tampak melontarkan ucapan kontroversial yang menyebut akan menggunakan dan “merampok” uang negara.

^{Kerusuhan di Kampung Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan/Foto: Istimewa}

Enam prajurit TNI berhasil mengevakuasi sejumlah warga dan guru dalam insiden kerusuhan di Kampung Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kepala Distrik Elelim, Lukas Kepno, mengatakan enam prajurit TNI bergerak cepat menyelamatkan sejumlah guru dan warga yang terkepung massa.

“Mereka harus menghadapi serangan panah beracun serta lemparan bom molotov yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka bakar maupun luka akibat panah,” kata Lukas, Kamis (18/9/2025).

Kendati berada di situasi mencekam, Lukas berkata para prajurit tetap menunjukkan profesionalisme. Alih-alih bertindak represif, kata dia, prajurit TNI memilih mengutamakan keselamatan warga Papua yang sedang terjebak.

Atas tindakan tersebut, prajurit TNI berhasil membuka jalur evakuasi hingga seluruh guru dan warga berhasil diamankan.

Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap tindakan para prajurit TNI. Menurutnya, tanpa kehadiran aparat, jumlah korban bisa lebih banyak.

_{Tersangka penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN}

 Pengacara keluarga korban pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN, inisial MIP (37), Boyamin Saiman, menyebutkan seminggu sebelum korban diculik dan dibunuh, seolah sudah ditargetkan oleh orang tak dikenal.

“Korban itu nampak tidak nyaman seminggu sebelumnya. Parkir mobil di luar kompleks, (padahal) enggak pernah itu. Terus merokok, pakai herbal itu, padahal seumur-umur dia enggak merokok. Itu dari sisi korban. Sisi kejadian di lapangan, ada mobil yang memantau rumahnya yang di Bogor, sesuai KTP,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, ada juga orang tak dikenal yang mendatangi kantor cabang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengurus ATM, tapi tidak membawa identitas diri dan tidak memiliki rekening. Anehnya, orang tak dikenal itu juga meminta bertemu Kepala Cabang, meski akhirnya tak berhasil bertemu.

“Jadi, ini tidak random. Almarhum juga sudah pernah mendatangi salah satu pelaku (sebelumnya), si C itu, untuk memberikan kartu nama saat menawarkan bisnis. Artinya kan sudah disasar,” tuturnya.

Ia pun mendesak agar penyidik membuka komunikasi di handphone para pelaku dengan bekerja sama dengan provider, guna melacak pembicaraan mereka. Dengan begitu, bakal diketahui perencanaan yang dilakukan para pelaku sejak awal.

_{Presiden Prabowo Subianto}

 Presiden RI, Prabowo Subianto, tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menambahkan bahwa pelantikan komisi kemungkinan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.

“Kalau Keppresnya sudah disiapkan, kemungkinan pelantikan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Yusril di kantornya, Selasa (16/9/2025).

Yusril menjelaskan, komisi ini nantinya akan diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan reformasi kepolisian yang akan disampaikan kepada Presiden. Namun, terkait siapa saja anggotanya, Yusril belum mengungkapkan. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi.

“Belum tahu saya, nanti kita dengar saja besok,” ujarnya.

_{Total Warga Binaan di Indonesia Berjumlah 280 Ribu Orang, 52 Persen Kasus Narkoba!}

Warga binaan yang mendekam di rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia berjumlah 280 ribu orang. Adapun lebih dari setengahnnya merupakan warga binaan terkait kasus narkotika.

“Dari 280.000 warga binaan atau narapidana di Lapas maupun juga di rutan, lapas itu lembaga pemasyarakatan, rutan itu rumah tahanan, 52% adalah pidana narkoba,” ujar Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Hal ini kata dia merupakan pekerjaan rumah alias PR yang bagian Kementerian dan lembaga untuk bisa mengambil langkah konkret terkait narapidana tersebut.

Sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHB) yang akan berlaku pada 2026 mendatang, pengguna narkoba merupakan kalangan yang harus direhabilitasi.

Silmy mengaku pihaknya sedang menyiapkan sarana dan prasarana yang mumpuni agar rehabilitasi itu bisa dijalankan.

“Jadi memang mengedepankan rehabilitasi, tetapi ini kita juga perlu menyiapkan sarana rehabilitasi yang efektif dan cukup,” ungkap dia.

_{Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026}

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025, dan secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).

Dwikorita menambahkan, dari 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025, meliputi sebagian besar Sumatera Utara

Sebagian Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

“Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025, yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian Tengah,”ungkapnya.

Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025, yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

“Namun jika dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020, sebanyak 294 ZOM (42,1%) akan mengalami awal musim hujan yang lebih cepat (maju), 50 ZOM (7,2%) sama dengan normalnya, dan 56 ZOM (8,0%) akan mengalami musim hujan yang lebih lambat (mundur),”bebernya.

_{Gempa Guncang Kamchatka Rusia (foto: freepik)}

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah pesisir timur Kamchatka, Rusia, pada Sabtu (13/9) pukul 09.37 WIB. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 53,104° LU dan 160,294° BT dengan kedalaman 39,5 km. Gempa ini tergolong dangkal dan dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di Palung Kurile-Kamchatka. Mekanisme gempa teridentifikasi sebagai patahan naik (thrust fault).

“Gempa di Kamchatka tidak berpotensi tsunami di Indonesia. Masyarakat di pesisir Indonesia dihimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata BMKG.

Hingga pukul 10.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempa susulan (aftershock). Selain itu, belum terdapat laporan kerusakan akibat gempa tersebut.

BMKG menyampaikan akan terus memantau perkembangan gempa di kawasan tersebut serta menginformasikan kepada masyarakat, media, dan pihak terkait apabila ada kondisi baru yang signifikan.

_{Banjir besar di Bali (Foto: Dok BMKG)}

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyoroti sejumlah faktor penyebab banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9–10 September 2025. Kejadian ini memperlihatkan dampak hidrometeorologi basah yang luar biasa.

Bahkan, dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana ini terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, mencapai 81, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun melaporkan curah hujan harian ekstrem menjadi pemicu utama banjir besar yang melanda Bali dalam satu dekade terakhir. Di Jembrana, curah hujan tercatat mencapai 385,5 mm dalam satu hari, disusul Tampaksiring 373,8 mm, Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm.

Bahkan, beberapa titik lain seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai juga mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari. Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah dikategorikan ekstrem.

Menurut Dwikorita, intensitas hujan ekstrem tersebut dipicu kombinasi faktor regional dan lokal. “Aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby ekuator yang aktif bersamaan dengan kondisi atmosfer labil di Bali memperbesar risiko terbentuknya awan konvektif secara masif,” ujar Dwikorita, Jumat (12/9/2025).

Selain akibat dinamika atmosfer, Dwikorita mengungkapkan BMKG juga menyoroti faktor lingkungan dan infrastruktur yang memperparah dampak banjir. Sistem drainase di beberapa wilayah dinilai belum mampu menyalurkan volume air hujan yang sangat besar, diperburuk oleh sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran air.

_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami waktu dan kaitan pemberian uang dari eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), kepada selebgram Lisa Mariana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana telah dilakukan untuk menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil.

“Dalam perkara pengadaan iklan di BJB, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari LM, didalami terkait dengan aliran uang dari sodara RK kepada sodara LM,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/9/2025).

Budi menambahkan, pihaknya juga akan mendalami waktu (tempus) pemberian uang serta modusnya untuk melihat keterkaitan dengan perkara pengadaan iklan di BJB.

“Artinya kita telusuri itu, follow the money-nya seperti apa, dari dana non-budgeter mengalir ke beberapa pihak, kepada siapa dan untuk apa, sehingga pihak-pihak di layer berikutnya inilah yang kemudian juga dipanggil, diminta keterangan,” jelasnya.